Mudik dilarang, pengamat minta pemerintah beri subsidi pengusaha transportasi darat

Keuangan


ILUSTRASI. Personel kepolisian memeriksa surat tes cepat (rapid test) antigen pemudik di Rest Area KM 262 A, di Jalan Tol Pejagan-Pemalang, Brebes. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/hp.

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Herlina Kartika Dewi

BERITAASLI.COM – JAKARTA. Pengusaha transportasi darat dinilai sangat merasakan dampak kebijakan larangan mudik lebaran. Karenanya, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, menyampaikan, dengan adanya pelarangan mudik, perlu juga ada perhatian kepada pengusaha transportasi darat. 

“Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan Organda tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Adanya bantuan ke pengemudi transportasi umum selama tiga bulan, kenyataannya tidak tersalurkan tepat sasaran. Pengemudi ojek justru ikut mendapatkan bantuan itu. Tidak ada kordinasi dengan Organda setempat. Tidak ada satupun instansi pemerintah memiliki data pengemudi transportasi umum yang benar,” ujar Djoko dalam keterangan resmi yang diterima BERITAASLI.COM pada Minggu (28/3).

Di sisi lain, keringanan pajak dan retribusi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), PBB, pajak reklame, UKB, retribusi parkir dan emplasemen terhadap penyelenggaraan transportasi umum di daerah tidak didapat.

Djoko melanjutkan,pemerintah daerah (Pemda) dinilai masih menganggap transportasi umum sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial.

Baca Juga: Pengamat transportasi sarankan penerbitan perpres terkait peniadaan mudik 2021

“Pemerintah termasuk pemda belum menganggap transportasi umum sebagai bagian dari kebutuhan hidup yang wajib mendapat dukungan semua pihak,” jelasnya.

Untuk keberlangsungan usahanya, bisnis transportasi umum darat wajib mendapatkan bantuan subsidi seperti halnya moda udara, laut dan kereta.

Dari penelitian dan kajian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Perhubungan bekerjasama dengan ITB tahun 2020 lalu mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap keberlanjutan bisnis transportasi umum darat, Djoko menyebut, sudah disampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.

“Sejumlah rekomendasi sudah diberikan agar bisnis transportasi umum darat tidak terpuruk ke titik nadir. Apakah rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan pemerintah?” ungkapnya.

Djoko menekankan, perlunya upaya gotong royong semua instansi pemerintah pusat hingga daerah untuk memberikan bantuan terhadap bisnis transportasi umum darat supaya keberlanjutan bisnis transportasi umum darat tetap terjaga.

 

DONASI, Dapat Voucer Gratis!

Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di BERITAASLI Store.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts